Pelabuhan, Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Terabaikan

Catatan: Sartana Nasution

Pelabuhan, Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Terabaikan

Pelabuhan di Labuhanbatu ternyata menyimpan potensi yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).Namun hingga saat ini,keberadaanya tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah.

Jika pelabuhan ini digarap secara serius,bukan saja menjadi penyumbang PAD, tetapi juga akan dapat menyerap tenaga kerja yang besar.Pemkab Labuhanbatu selama ini sering mengeluhkan masalah pencapaian target PAD yang selalu tidak terpenuhi hingga 100%.Bahkan,untuk mencapai 50% saja terkadang sangat memerlukan perjuangan yang cukup berat bagi aparat pemerintah daerah.

Tak jarang DPRD setempat terus menekan pemkab agar target terealisasi.Namun tetap saja realisasi PAD selalu meleset. Padahal kalau mau jeli, objek pajak yang dapat menambah PAD masih banyak.Salah satunya sektor pajak yang berpotensi adalah dari sektor pelabuhan.Seperti pembangunan kawasan pelabuhan (trade fort) di kawasan pesisir Pantai Labuhanbatu.Saat ini keadaanya terbengkalai,tak terurus.

Padahal kalau digarap serius akan menjadi sumber PAD yang berharga.Ibarat kata,bagai intan di dalam lumpur. Pelabuhan di Labuhanbatu bukan saja menyimpan potensi PAD yang besar,tetapi juga letaknya yang strategis. Jika dibandingkan dengan Pelabuhan Belawan,maka pelabuhan di Labuhanbatu lebih dekat dengan Fort Klang Malaysia dan Singapura.Ini mengingat pelabuhan di Labuhanbatu langsung berbatasan dengan perairan laut bebas di kawasan Selat Malaka.

Dengan begitu, potensi perairan yang ada di pesisir Labuhanbatu cukup bagus jika dikembangkan menjadi lokasi pelabuhan. Bila hal ini dapat terealisasi bukan tidak mungkin tingkat perekonomian dan PAD Kabupaten Labuhanbatu akan jauh lebih baik. Namun kita juga menyadari pembangunan pelabuhan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimanapun juga untuk membangun sebuah pelabuhan,tentu membutuhkan investor yang kuat.

Sebenarnya saat mantan Gubernur Sumut almarhum Raja Inal Siregar dan mantan Bupati Labuhanbatu T Milwan rencana pembangunan kawasan pesisir pantai Labuhanbatu sebagai lokasi pelabuhan sudah disampaikan.Bahkan T Milwan sudah pernah mengundang investor luar negeri dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubsu dan Bupati Labuhanbatu dengan para investor dari Malaysia, Executive DirectorSSC Comodities SD BHD Raja Abdul Razak bin Baharuddin dan Chairman Integrax Berhard,Harun Rosip.

Bahkan sudah melakukan pembicaraan serius bagaimana cara untuk merealisasikan proyek pembangunan pelabuhan pada 2004 lalu.Pada waktu itu, sudah ada semacam kesepakatan. Investor dipersilahkan melakukan studi kelayakan untuk membuat rencana pembangunan pelabuhan. Saat itu lokasi yang ditawarkan di muara Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah dan DAS Barumun di Desa Tanjung Sarang Elang,Kecamatan Panai Tengah,Labuhanbatu.

Kemudian berpindah ke daerah Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir,Kabupaten Labuhanbatu. Kerja sama juga lebih ditajamkan dengan perjanjian kerjasama pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dalam pengelolaannya. Bukan saja dengan Malaysia. T Milwan juga pernah menawarkan dengan investor Korea Selatan PT Sungwon.Tapi sayangnya, para investor itu belum membuahkan hasil sampai sekarang ini.

Kedua perusahaan yang sudah melakukan survei gagal memulai pembangunan pelabuhan. Penyebabnya terjadi tingkat pendakalan yang cukup besar,sehingga di nilai masih kurang baik.Ironisnya, pelabuhan tradisional yang ada di Desa Tanjung Sarang Elang masih kerap dijadikan sebagai pintu masuk barang ilegal dari luar negeri.Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu,ratusan ton bawang Bombai dan bawang merah lolos begitu saja.

Pemprov Siap Kucurkan Bantuan

Meskipun telah dua kali membuat rencana pembangunan pelabuhan tetapi gagal,yakni saat Pemkab Labuhanbatu membuat komitmen dengan dua investor. Yakni,Director SSC Comodities SD BHD Raja Abdul Razak bin Baharuddin dan Chairman Integrax Berhard,Harun Rosip serta investor asal Korea Selatan PT Sungwon,tak membuat pemkab patah arang.

Kini pada 2013,Pemkab Labuhanbatu akan memulai lagi rencana pembangunan pelabuhan di Kecamatan Panai Hilir.Sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan telah mengalokasikan anggaran melalui dana bawahan daerah (DBD).

Bupati LabuhanbatuTigor Panusunan Siregar pun membenarkan soal alokasi DBD itu.“APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 sudah mengalokasikan DBD untuk bangun pelabuhan di Labuhanbatu,”ucapTigor P Siregar.Namun,kataTigor, terjadi perubahan rencana terhadap lokasi pembangunan pelabuhan.Pada masa kepemimpinan Bupati T Milwan berada di muara Daerah aliran Sungai (DAS) Bilah dan DAS Barumun di Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Tengah.

Tapi kini akan dialihkan daerah Se Tawar,Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Alasan pemindahan,kata Tigor, diakibatkan,hasil survei yang pernah dilakukan perusahaan dari luar negeri menyebutkan jika muara Tanjung Sarang Elang tingkat endapan sedimen tanah jauh lebih tinggi daripada lokasi yang baru ditetapkan.

“Karena muara Tanjung Sarang Elang sering terjadi pendangkalan. Itu dasarnya pihak Korea yang pernah melakukan studi kelayakan membatalkan rencana pembangunan pelabuhan di kawasan itu,” ujarTigor. Sementara itu,mengenai informasi kawasan Sei Tawar yang disebutkan masih dalam areal kawasan hutan, Pemkab Labuhanbatu sudah mengusulkan pelepasannya ke pihak Kementerian Kehutanan,belum lama ini.

Menurutnya ada beberapa titik kawasan hutan dan pulau yang diusulkan untuk pelepasan. Namun,Tigor belum berani memberikan keterangan lokasi dan luasnnya yang akan dikeluarkan sebagai kawasan hutan tersebut. “Masih menjadi rahasia kedinasan. Nanti,ya akan saya publikasikan,”katanya seraya menambahkan jika kawasan di Sei Tawar itu juga sudah ditawar pihak investor dari Malaysia.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam suatu kunjungan ke Labuhanbatu akhir 2012 menjelaskan,pihaknya telah melakukan permohonan revisi SK Menteri Kehutanan No 44/ 2005 yang mengatur tentang jumlah luas hutan di Sumut, termasuk dalam hal ini di Labuhanbatu.Bahkan,untuk itu para wali kota dan bupati se Sumut telah dikonvilasi datadata tentang itu.Dan,kini tahap finalisasi.

Pemprov Sumut,ujarnya, beberapa waktu lalu juga telah mengajukan permohonan terhadap revisi ke Kementerian Kehutanan yang berisi penentuan kawasan hutan dan izin HGU lahan milik perusahaan perkebunan yang tidak dikelola di Sumut,termasuk yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Kementerian Kehutanan akan meninjau kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang tidak mengelola lahannya di Sumatera Utara.

“Kami (Pemprov Sumut) sudah mengkonvilasi dari kabupaten kota,lalu memohon supaya ditinjau ulang tentang masalah kehutanan.Salah satunya termasuk revisi ada lahan HGU yang tidak dikelola oleh perusahaan perkebunan di Sumut.Itu termasuk kami minta supaya ditinjau ulang,”kata Gatot. Permohonan revisi itu kini sedang dalam proses finalisasi di Jakarta.

Pada pertemuan terakhir,Kementerian Kehutanan telah mengundang gubernur,bupati dan wali kota se-Sumut untuk menyampaikan hasil terpadu tentang permohonan pengajuan revisi tersebut.

“ Tapi masih ada juga bentuk komplain dari masyarakat. Dan Kementerian Kehutanan telah menyampaikan hasil klarifikasinya tentang usulan pengajuan permohonan itu dan masih diklarifikasi, sehingga belum selesai,” ucapnya.

Akses Jalan Harus Diperbaiki

Seiring dengan rencana pembangunan pelabuhan, Pemkab Labuhanbatu dituntut memperbaiki insfrastruktur jalan menuju kawasan pesisir pantai. Sehingga nantinya akses jalan tidak menjadi salah satu keluhan serta kendala bagi armada angkutan logistik menuju pelabuhan yang bakal dibangun.

Jika tidak diperbaiki maka pengangkutan logistik seperti perusahaan perkebunan penghasil cruide palm oil (CPO) akan dapat mengurungkan niatnya menggunakan jasa pengangkutan melalui jalur laut. Apalagi jalan yang ditempuh menuju lokasi pelabuhan membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi resiko tingkat kemanan produk yang diangkut sangat rentan bermasalah.

Namun bila jalan dan pelabuhan sudah baik , angkutan CPO maupun logistik lainnya diyakini banyak memilih menggunakan jasa teransfortasi pengakutan melalui pelabuhan di Labuhanbatu dibandingkan pelabuhan Belawan, Medan yang penuh resiko. Jalur pelabuhan Labuhanbatu juga jauh lebih dekat menuju keluar negeri seperti, Fort Klang Malasia maupun Singapura dibandingkan melalui pelabuhan Belawan.

Disisi lain, ada nilai positif untuk jangka panjang bagi  jalan lintas sumatera (Jalinsum)  jika pelabuhan Labuhanbatu direalisasikan. Paling tidak tingkat keramaian truk logistik yang melintas di Jqalinsum dapat berkurang karena mereka telah menggunakan jalan menuju pelabuhan Labuhanbatu. Tidak seperti kejadian selama ini  truk konteiner dan CPO kerap dijumpai  beriringan di Jalinsum  menuju pelabuhan Belawan.

Dari pengamatan penulis, konsep perencanaan pembangunan jalan darat dipesisir timur yang direncanakan melalui Deliserdang hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih terkendala. Padahal, apabila ini dibagun daerah hinterland yang masih terisolir dapat ditembus dengan penyediaan prasarana jalan darat. Tentunya dapat mendukung pembangunan pelabuhan di Labuhanbatu sesuai konsep pembangunan jalan darat pesisir pantai timur tersebut.

Diantaranya melintasi kawasan PT Hari Sawit Jaya (HSJ) Kecamatan Bilah Hilir, Labuhanbatu menuju kawasan Kampung Mesjid, Kualuh Leidong di Labuhanbatu Utara (Labura). Jika jalan sudah ada dan baik maka akses transportasi di Kecamatan Kualuh Leidong dapat menghubungkan ke sembilan desa dikawasan itu. Misalnya, Desa Kuala Bangka, Kampung Mesjid, Teluk Pulai, Sei Rebut, Teluk Pulai Dalam, Teluk Pulai Luar. Kemudian Desa Kelapa Sebatang, Tanjung Leidong, Simandulang. Kesemuanya sudah dekat dengan kawasan rencana lokasi pembangunan pelabuhan di Labuhanbatu.

Sedangkan untuk penghubung ke kawasan Labuhanbatu Selatan (Labusel), dari pesisir pantai Labuhanbatu dapat ditembus melalui beberapa desa yang menghubungkan ke Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel.

Menurut Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar jalan desa dikawasan itu sudah ada. Tinggal hanya meningkatkan kwalitas jalan tembus saja. Sementara Tigor menduga lemahnya minat Pemkab Labura membangun jalan itu dikarenakan adanya kekhawatiran, jika warga dipedalaman Labura bakal memilih menggunakan akses pembangunan yang akan berkiblat perekonomiannya ke Labuhanbatu.

"Kalau jalan itu dibangun maka warga Labura lebih memilih jalan yang dibangun Labuhanbatu. Termasuk perekonomiannya dibawa ke arah Labuhanbatu. Maka saya duga pemerintah Labura belum berminat membangun jalan didaerah itu,"kata Tigor dalam satu kesempatan.

Tigor berharap jika pelabuhan digarap secara modren serta dilengkapi akses jalan yang mendukung bisa jadi ladang pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Sebab perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu saja jumlahnya mencapai puluhan. Belum lagi dari dua daerah pemekaran yakni, Labura dan Labusel.

Dari kedua daerah ini juga banyak PKS yang menghasilkan CPO. Mereka tentunya dapat menggunakan jalur laut jika pembangunan pelabuhan ini dapat terealisasi. (SARTANA NASUTION)

Teks Photo: Sejumlah kapal pengangkut kayu tampak sedang bersandar di Pelabuhan tradisional di Tanjung Sarang  Elang Kabupaten Labuhanbatu